Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Pengaruh di Dunia Pendidikan Indonesia

            Dewasa ini MEA menjadi perbincangan topik hangat dikalangan masyarakat, lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Dengan begitu akan membuat perekonomian masyarakat Asia menjadi lebih stabil, makmur, serta dalam pembangunan ekonominya mempunyai sifat yang kompetitif. Tujuan diadakannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) adalah agar setiap kawasan Asia dapat meningkatkan stabilitasnya dari segi bidang perekonomian dan berharap dapat mengatasi berbagai macam masalah yang berkaitan dengan perekonomian diwilayah Asia tersebut.

            Bagaimana persiapan generasi muda kita dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan tantangan bonus demography? Masih banyak pertanyaan yang menggantung di benak kita, yang sampai hari ini belum terjawab tuntas. Akar permasalahan pendidikan Indonesia seolah-olah terus menjadi status quo, berputar-putar dan tidak menemukan titik kejelasan. Seperti mengurai benang kusut.

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita mesti dilihat satu-satu, yang paling urgen untuk dijadikan skala prioritas adalah kualitas guru kita . Mengapa guru? Semua tahu, semua mahfum, guru adalah ujung tombak pendidikan. Dalam perkembangan dunia yang begitu cepat, adalah hal yang mutlak untuk guru berevolusi menjadi “ future teacher”, guru yang mumpuni , punya daya saing global dan punya mindset internasional. Sudah sepuluh tahun pemerintah menggulirkan program sertifikasi guru dan dosen . Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen ini adalah upaya panjang yang dilakukan pemerintah yang diharapkan juga berimplikasi positif dalam peningkatan mutu pendidikan kita.

Memang akan tidak adil kalau menilai hasil sertifikasi dalam kurun waktu singkat sekarang ini namun ada indikasi bahwa proses dan tujuan sertifikasi mengalami degradasi. Kalau awalnya tujuan sertifikasi adalah untuk mensejahterahkan para guru dan meningkatkan mutu pendidikan maka nampaknya yang tercapai hanyalah indikator pertama yaitu peningkatan kesejahteraan para pendidik itu. Namun implikasi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia patut dipertanyakan.

Ini yang terjadi dilapangan, para guru berebut jam mengajar. Tidak jarang terjadi konflik di sekolah karena hal ini. Mereka berlomba-lomba mencapai jam maksimal yang disyaratkan sertifikasi dan tidak lagi memperdulikan kualitas dan mutu mengajar. Idealnya, dana sertifikasi tidak hanya dipakai untuk memperbaiki kualitas kehidupan jasmani namun juga ada kesadaran untuk mencerdaskan diri.

Masalah lain di bidang pendidikan yang tidak kalah krusialnya adalah adalah kesiapan kita menghadapi MEA. Mengapa pendidikan kita dikaitkan dengan kesiapan memasuki MEA? MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN 2020. Dalam menghadapi persaingan ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN haruslah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil, cerdas, dan kompetitif. MEA adalah liberalisisi di semua aspek kehidupan. Tanpa kemampuan memadai menghadapi hal ini maka kita hanyalah akan menjadi penonton, bukan pelaku di era MEA. Apakah kita akan menambah daftar panjang cerita miris TKI luar negeri yang jadi babu di negara orang? Dan adanya MEA, cerita miris itu akan kita pindahkan ke dalam negeri.

Pekerja asing berkualitas tinggi akan membanjiri Indonesia. Kabar terbaru, ada 12 ribu pekerja Cina membanjiri Indonesia. Pekerja Indonesia yang tidak berkualitas akan tergusur dinegeri sendiri. Masalah daya saing tenaga kerja kita semakin rumit ketika penguasaan teknologi lulusan lembaga pendidikan kita masih jauh dari harapan. Liberalisasi global menyebabkan kemajuan teknologi juga melibas habis usaha tradisional di Indonesia, contoh kecil saja kasus taksi uber. Taksi tradisional di prediksi bangkrut, aplikasi modern jadi penyebabnya. Orang–orang pintar pendiri taksi uber, masuk di negara mana saja dengan memanfaatkan para pemilik kendaraan pribadi untuk direkrut menjadi sopirnya. Pesan antar pun hanya dilakukan melalui HP dan aplikasi. Pemerintah juga tidak punya alasan melarang taksi ini beroperasi.

Ini contoh kecil betapa teknologi akan melibas yang tradisional jika kita tidak punya kualitas setara itu untuk membendungnya. Ujung–ujungnya hanya akan jadi tenaga kasar, perlu kemauan keras untuk mempersiapkan hal itu dimana sejak awal penulis telah menyinggung bahwa kata kuncinya adalah pendidikan.

Aspek ketiga yang harus segera dituntaskan masalah pendidikan kita dalam menghadapi MEA dan tantangan bonus demography adalah adalah kurikulum yang selalu berganti. Kurikulum yang dipakai saat ini tidak seragam. Ada yang memakai KTSP dan sebagian lagi memakai kurikulum 2013. Sudah begitu banyak dana yang digelontorkan untuk kurikulum 2013 ini di zaman pemerintahan SBY yang kala itu Mendiknasnya dijabat Prof DR M. Nuh. Namun ketika menteri digantikan Menteri Anies Baswedan, kembali lagi ke kurikulum KTSP dengan alasan banyak sekolah yang belum siap melaksanakan. Jika alasan itu yang dipakai mengapa ada sekolah yang dibolehkan?

Meskipun alasanya bahwa sekolah itu adalah pilot project K 2013, namun, demi menghindari kebingungan harusnya kurikulum yang dipakai seragam. Apakah memang pameo yang mengatakan bahwa ganti menteri ganti kurikulum memang benar adanya? Mengapa kurikulum kita selalu saja berganti? Seolah –olah Indonesia tidak punya blue print pendidikan, apa yang mau dilakukan, dan apa yang hendak dicapai.

Mari berkaca dengan negara tetangga semisal Singapura dan Malaysia. Survey yang dilakukan PISA untuk mengetahui kemampuan menulis, membaca dan sains anak sekolah menengah, anak Indonesia selalu berada di urutan terbawah jika dibandingkan dua negara jiran itu. Mereka memiliki kurikulum jangka panjang yang jelas. Apa yang hendak dicapai, apa yang harus dilakukan , tepat sasaran dan bisa diukur. Keunggulan lain dari kurikulum kedua negara itu disamping tidak gampang berubah adalah skill yang diperlukan untuk menghadapi era globalisasi termuat gamblang dalam kurikulum mereka. Sehingga tamatan atau lulusan sekolah–sekolah di kedua negara itu lebih mampu menghadapi persaingan global.

Dan tantangan terakhir yang dihadapi pendidikan kita adalah masalah menghadapi bonus demografi (demograpfic deviden) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030 nanti. Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi ini hanya terjadi sekali dalam kurun waktu yang sangat lama dan akan berlangsung dalam waktu yang cukup singkat.

Oleh karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Momentum ini mau tidak mau harus diupayakan sedemikian rupa agar dapat membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Seperti kata Presiden Joko Widodo, bonus demografi bagaikan dua sisi pedang, yang satu bisa jadi menguntungkan dan satunya lagi kalau tidak dipersiapkan boleh jadi akan memukul balik kita.

Angkatan kerja dalam jumlah besar sedang tumbuh di Indonesia. Bagaimana seandainya, bonus demografinya adalah angkatan kerja yang miskin skill dan rendah pendidikan? Maka bisa diramalkan bonus demografi adalah ibarat gunung es, tidak terlihat dari luar namun menjanjikan petaka yang dahsyat. Dengan semua tantangan diatas, sudah saatnya kementerian yang mengurusi pendidikan membuat blue print jelas tentang arah pendidikan kita. Apa yang mesti dilakukan saat ini semestinya sudah dipetakan. Karena MEA akan berlaku kurang dari tiga bulan lagi, tepatnya Desember 2015.